Pengadaan Chromebook Rp 9,9 Triliun Kemendikbud Jadi Sorotan
Pengadaan Chromebook Rp 9,9 Triliun Kemendikbud Jadi Sorotan

Pengadaan Chromebook Rp 9,9 Triliun Kemendikbud Jadi Sorotan

Pengadaan Chromebook Rp 9,9 Triliun Kemendikbud Jadi Sorotan

Facebook Twitter WhatsApp Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email Print
Pengadaan Chromebook Rp 9,9 Triliun Kemendikbud Jadi Sorotan
Pengadaan Chromebook Rp 9,9 Triliun Kemendikbud Jadi Sorotan

Pengadaan Chromebook Rp 9,9 Triliun Kemendikbud Jadi Sorotan Tajam Publik Dan Lembaga Pengawas Karena Di Duga Sarat Dengan Kejanggalan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap lima kejanggalan utama. Dalam proyek digitalisasi pendidikan ini yang berlangsung pada periode 2019-2023 di bawah kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim. Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam Pengadaan tersebut. Yang melibatkan anggaran besar dari Dana Satuan Pendidikan dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Salah satu kejanggalan yang paling mencolok adalah pemaksaan penggunaan laptop berbasis sistem operasi Chrome (Chromebook). Padahal kajian teknis awal menyarankan penggunaan sistem operasi Windows yang lebih sesuai dengan kondisi infrastruktur internet di Indonesia. Uji coba 1.000 unit Chromebook pada 2019 menunjukkan perangkat tersebut tidak efektif. Karena sangat bergantung pada koneksi internet yang belum merata di berbagai daerah. Namun, kajian teknis tersebut di abaikan dan di gantikan dengan kajian baru yang mendukung penggunaan Chromebook. Di duga sebagai bagian dari pemufakatan jahat.

Selain itu, penggunaan anggaran DAK yang seharusnya di ajukan secara bottom-up oleh sekolah. Dalam proyek ini terkesan di lakukan secara tiba-tiba dan tanpa transparansi mengenai daftar sekolah penerima bantuan. Hal ini menimbulkan dugaan adanya penggelembungan harga. Pengurangan volume barang, dan pengadaan fiktif yang merugikan negara.

Kejagung juga mengungkap adanya lima vendor yang terlibat dalam pengadaan ini. Yang kini menjadi fokus penyidikan lebih lanjut. ICW menilai penyidikan harus tidak hanya menyasar staf khusus menteri. Tetapi juga pejabat pembuat komitmen, kuasa pengguna anggaran. Bahkan mantan Menteri Nadiem Makarim sebagai pengguna anggaran.

Kasus ini menjadi sorotan karena nilai kerugian negara yang sangat besar dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan nasional. Pemerintah yang kini di pimpin Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah berjanji akan kooperatif membantu penyidikan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program digitalisasi pendidikan tersebut demi akuntabilitas dan transparansi anggaran negara.

Pengadaan Chromebook Anggaran Fantastis Namun Hasil Di Pertanyakan

Pengadaan Chromebook Anggaran Fantastis Namun Hasil Di Pertanyakan, pengadaan Chromebook dengan anggaran fantastis sebesar Rp 9,9 triliun di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Menuai banyak pertanyaan terkait realita dan manfaatnya di lapangan. Proyek ini bertujuan mendukung digitalisasi pendidikan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Namun hasil yang di peroleh di nilai jauh dari harapan dan menimbulkan kontroversi. Chromebook yang di beli ternyata memiliki keterbatasan teknis yang signifikan, terutama ketergantungan pada koneksi internet yang stabil dan cepat. Sementara infrastruktur internet di banyak daerah masih belum memadai.

Uji coba awal terhadap 1.000 unit Chromebook pada tahun 2019 menunjukkan bahwa perangkat ini kurang efektif untuk di gunakan dalam proses pembelajaran di sebagian besar sekolah. Terutama di wilayah terpencil dan daerah dengan akses internet terbatas. Meskipun demikian, pengadaan massal tetap di lakukan dengan alasan mendukung program digitalisasi, tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan kebutuhan riil sekolah.

Selain itu, anggaran yang di alokasikan untuk pengadaan Chromebook sangat besar, mencapai hampir Rp 10 triliun. Namun di duga terjadi praktik mark-up harga dan penggelembungan volume barang yang merugikan negara. Banyak pihak mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan ini. Termasuk mekanisme pemilihan vendor dan pengawasan pelaksanaan proyek. Dugaan adanya pengurangan volume barang yang di terima sekolah di bandingkan dengan jumlah yang di bayarkan juga menjadi sorotan.

Dampak dari pengadaan ini tidak hanya soal kerugian finansial. Tetapi juga berimbas pada kualitas pendidikan. Murid dan guru di banyak sekolah tidak dapat memanfaatkan perangkat tersebut secara optimal karena keterbatasan akses internet dan kurangnya pelatihan penggunaan teknologi. Akibatnya, tujuan utama digitalisasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran belum tercapai.

Situasi ini menuntut evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem pengadaan serta pengawasan anggaran pendidikan agar dana yang besar dapat di gunakan secara efektif dan tepat sasaran. Transparansi dan keterlibatan publik dalam pengelolaan anggaran pendidikan menjadi kunci untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan.

Sorotan Publik Dan Lembaga Pengawas

Sorotan Publik Dan Lembaga Pengawas, pengadaan Chromebook senilai Rp 9,9 triliun di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi sorotan tajam publik dan lembaga pengawas terkait transparansi dan akuntabilitasnya. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa proses pengadaan ini sarat dengan kejanggalan, termasuk tidak adanya rencana pengadaan yang jelas dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) milik LKPP, serta minimnya transparansi mengenai daftar sekolah penerima bantuan. Hal ini membuka potensi korupsi karena pengadaan bisa melebihi kebutuhan nyata di lapangan.

Publik dan tokoh masyarakat juga mengkritisi kurangnya keterbukaan informasi terkait proses tender, spesifikasi teknis, nilai kontrak, dan identitas vendor pemenang. Ketua Badko HMI Sumut, Abdul Rahman, menyatakan bahwa informasi tersebut sulit di akses secara terbuka, padahal proyek ini menggunakan dana publik yang seharusnya di awasi oleh masyarakat luas. Harga satuan laptop yang di nilai tidak wajar menimbulkan dugaan mark-up dan pemborosan anggaran.

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyelidiki kasus ini dengan fokus pada lima vendor yang di duga terlibat dalam pengadaan. Penyidik juga menelusuri peran pejabat pembuat komitmen (PPK), kuasa pengguna anggaran, serta staf khusus menteri, bahkan membuka kemungkinan pemeriksaan mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sebagai pengguna anggaran. ICW menekankan bahwa penyidikan tidak boleh hanya menyasar pelaku level bawah karena staf khusus tidak memiliki kewenangan langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang kini memimpin Kemendikbudristek berjanji akan kooperatif dalam membantu penyidikan dan melakukan evaluasi menyeluruh atas distribusi. Serta capaian program digitalisasi pendidikan 2019-2024. Kementerian juga berkewajiban memberikan akuntabilitas publik atas penggunaan anggaran negara, meskipun pimpinan telah berganti. Evaluasi dan transparansi ini menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih baik di masa depan.

Menimbang Ulang Strategi Transformasi Digital Pendidikan

Menimbang Ulang Strategi Transformasi Digital Pendidikan, pengadaan Chromebook dengan anggaran triliunan rupiah untuk mendukung transformasi digital pendidikan di Indonesia menghadirkan berbagai tantangan dan pertanyaan mengenai efektivitas output yang di hasilkan. Meskipun dana yang di alokasikan sangat besar, realita pemanfaatan Chromebook di sekolah-sekolah masih menunjukkan hasil yang minim dan belum optimal. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur. Seperti jaringan listrik dan koneksi internet yang belum merata dan stabil di banyak sekolah, terutama di daerah terpencil. Kondisi ini menyebabkan Chromebook yang seharusnya mendukung pembelajaran digital tidak dapat di gunakan secara maksimal.

Selain itu, pengetahuan dan keterampilan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis digital. Seperti Chromebook juga masih terbatas. Berbagai program pelatihan dan sosialisasi telah di lakukan untuk meningkatkan literasi digital guru dan siswa. Namun proses adaptasi teknologi ini memerlukan waktu dan dukungan berkelanjutan agar dapat memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran.

Di beberapa daerah, seperti Kabupaten Minahasa Utara, pengadaan Chromebook telah berhasil menunjang pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) secara serentak di tingkat SD dan SMP, yang sebelumnya terkendala fasilitas. Hal ini menunjukkan potensi positif dari program digitalisasi pendidikan jika di dukung dengan perencanaan dan implementasi yang tepat.

Namun, masih banyak sekolah yang belum sepenuhnya siap secara teknis maupun sumber daya manusia untuk mengoptimalkan penggunaan Chromebook. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi transformasi digital pendidikan agar anggaran besar yang telah dikeluarkan dapat menghasilkan output yang nyata dan berkelanjutan.

Perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas guru, serta pengembangan konten pembelajaran digital yang relevan menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan menimbang ulang dan memperbaiki strategi, transformasi digital pendidikan dapat benar-benar menjadi solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mencetak sumber daya manusia unggul di era teknologi. Inilah beberapa penjelasan mengenai Pengadaan.

Share : Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email WhatsApp Print

Artikel Terkait