Justice For Argo Sebagai Tuntutan Terhadap Reformasi Polisi
Justice For Argo Sebagai Tuntutan Terhadap Reformasi Polisi Yang Di Gelar Di Tugu Jogja Menjadi Bentuk Tuntutan Tegas Masyarakat Massa aksi, yang terdiri dari berbagai kalangan termasuk mahasiswa dan simpatisan dari beberapa kampus di Jogja, menuntut agar penegakan hukum dalam kasus kecelakaan maut yang menimpa Argo Ericko Achfandi di lakukan secara transparan, adil, dan tanpa intervensi kekuasaan. Aksi ini merupakan solidaritas kepada keluarga Argo yang masih berjuang mendapatkan keadilan. Sekaligus sebagai pengingat bahwa kasus seperti ini bukanlah yang pertama terjadi. Melainkan bagian dari masalah sistemik yang sudah lama ada dalam institusi kepolisian.
Koordinator Lapangan Aksi Kamisan Jogja, Muhammad Fakhrurrozi. Menegaskan bahwa meskipun kepolisian adalah lembaga dengan kewenangan luas dan anggaran besar. Dalam praktiknya sering kali merugikan masyarakat sipil. Oleh karena itu, masyarakat menuntut reformasi polisi yang benar-benar berdampak signifikan. Sehingga tidak ada lagi korban-korban yang mengalami ketidakadilan. Seperti Argo di masa depan. Penanganan kasus Argo yang lambat dan adanya indikasi manipulasi bukti. Seperti penggantian pelat nomor mobil pelaku secara diam-diam, memperkuat kesan bahwa aparat kepolisian belum sepenuhnya profesional dan independen dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, tuntutan reformasi polisi juga di dorong oleh keinginan agar penegakan hukum tidak di pengaruhi oleh status sosial atau kekuatan ekonomi pelaku, melainkan benar-benar berpihak pada keadilan dan kebenaran. Hal ini sejalan dengan desakan anggota DPR yang mengingatkan bahwa penanganan kasus Argo harus bebas dari diskriminasi dan intervensi. Aksi “Justice for Argo” menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap praktik-praktik penyimpangan hukum dan penegakan hukum yang timpang. Serta panggilan untuk membangun institusi kepolisian yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Singkatnya, “Justice for Argo” bukan hanya soal menuntut keadilan bagi satu korban. Tetapi juga tuntutan reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian agar hukum di Indonesia dapat di tegakkan secara adil untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali.
Justice For Argo Sebagai Simbol Perlawanan Terhadap Kekerasan Dan Penyimpangan Polisi
Justice For Argo Sebagai Simbol Perlawanan Terhadap Kekerasan Dan Penyimpangan Polisi, Kasus Argo Ericko Achfandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas pada Mei 2025. Telah menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap kekerasan dan penyimpangan yang di lakukan oleh aparat kepolisian di Indonesia. Aksi “Justice for Argo” yang di gelar di berbagai kota, khususnya di Tugu Jogja. Bukan hanya merupakan tuntutan keadilan bagi Argo dan keluarganya, tetapi juga cerminan kekecewaan publik terhadap praktik-praktik penyalahgunaan wewenang dan manipulasi hukum yang kerap terjadi dalam institusi kepolisian.
Dalam kasus ini, muncul dugaan kuat bahwa aparat kepolisian tidak menjalankan tugasnya secara profesional dan independen. Terbukti adanya penggantian pelat nomor mobil pelaku secara diam-diam tanpa sepengetahuan petugas. Yang di lakukan atas perintah pimpinan perusahaan tempat pelaku bekerja. Praktik tersebut menunjukkan adanya kolusi dan penyimpangan yang merugikan korban dan keluarganya. Serta mengaburkan fakta hukum yang seharusnya menjadi dasar penegakan keadilan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa aparat kepolisian masih rentan terhadap intervensi kekuasaan dan tekanan dari pihak-pihak berkepentingan.
Aksi “Justice for Argo” menjadi simbol perlawanan terhadap kekerasan struktural yang terjadi ketika hukum tidak di tegakkan secara adil dan merata. Masyarakat menuntut agar polisi menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi. Tanpa diskriminasi dan tanpa membiarkan kekuatan ekonomi atau sosial mempengaruhi proses hukum. Perlawanan ini juga merupakan seruan agar institusi kepolisian di reformasi secara menyeluruh. Sehingga dapat menjadi lembaga yang benar-benar melindungi hak-hak warga negara dan menegakkan hukum secara objektif.
Lebih jauh, “Justice for Argo” mengingatkan bahwa kekerasan dan penyimpangan aparat tidak hanya merugikan individu korban. Tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, perjuangan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Serta mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam setiap proses penegakan hukum.
Jalan Panjang Menuju Transparansi Dan Akuntabilitas
Jalan Panjang Menuju Transparansi Dan Akuntabilitas reformasi kepolisian di Indonesia adalah sebuah perjalanan panjang dan berkelanjutan yang menuntut komitmen kuat untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasionalnya. Proses ini bukan hanya sekadar perubahan struktural. tetapi juga transformasi budaya dan mentalitas aparat kepolisian agar lebih profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kasus Argo Ericko Achfandi, mahasiswa UGM yang tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Menjadi salah satu contoh nyata mengapa reformasi kepolisian harus terus di perjuangkan.
Dalam kasus Argo, muncul dugaan adanya manipulasi dan upaya penghilangan barang bukti. Seperti penggantian pelat nomor mobil pelaku secara diam-diam tanpa sepengetahuan petugas. Praktik ini menunjukkan bahwa masih ada oknum polisi yang tidak profesional dan mudah di pengaruhi oleh pihak-pihak berkepentingan. Sehingga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, reformasi kepolisian harus menyentuh aspek pengawasan internal yang lebih ketat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Serta penerapan teknologi informasi untuk meminimalisir potensi penyimpangan.
Transparansi menjadi kunci utama dalam reformasi kepolisian. Setiap proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan. Harus di lakukan secara terbuka dan dapat di akses oleh publik. Selain itu, mekanisme pengaduan masyarakat harus di perkuat agar warga dapat melaporkan tindakan penyimpangan yang di lakukan oleh aparat kepolisian tanpa rasa takut. Akuntabilitas juga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan polisi dapat di pertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Polisi harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang di ambil. Serta bersedia menerima sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran.
Reformasi kepolisian bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan waktu. Serta dukungan dari semua pihak. Namun, dengan komitmen yang kuat dan kerja keras bersama, transparansi dan akuntabilitas dapat di wujudkan dalam institusi kepolisian. Sehingga hukum dapat di tegakkan secara adil dan merata bagi seluruh warga negara.
Menuntut Perubahan Akibat Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Polisi
Menuntut Perubahan Akibat Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Polisi, kasus Argo Ericko Achfandi yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas pada Mei 2025 telah memicu gelombang protes dan aksi “Justice for Argo” sebagai bentuk tuntutan perubahan terhadap institusi kepolisian di Indonesia. Massa aksi yang menggemakan tuntutan keadilan ini menyoroti krisis kepercayaan publik yang sudah lama menggerogoti citra polisi. Terutama terkait penanganan kasus yang tidak transparan dan indikasi penyimpangan seperti penggantian pelat nomor mobil pelaku secara diam-diam tanpa sepengetahuan aparat.
Krisis kepercayaan ini bukan hanya berdampak pada kasus Argo, melainkan merupakan refleksi dari berbagai peristiwa serupa di mana masyarakat merasa aparat kepolisian tidak profesional dan cenderung melindungi pelaku yang memiliki kekuatan ekonomi atau sosial. Survei dan laporan resmi menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri terus menurun, dengan banyak laporan pengaduan terkait pemerasan. Penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya transparansi dalam proses hukum.
Masyarakat menuntut agar polisi menjalankan tugasnya dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, tanpa diskriminasi dan intervensi kekuasaan. Aksi “Justice for Argo” menjadi simbol perlawanan terhadap praktik-praktik penyimpangan yang merusak keadilan dan menimbulkan luka mendalam bagi korban dan keluarganya. Selain itu, aksi ini juga merupakan seruan agar institusi kepolisian di reformasi secara menyeluruh agar dapat kembali di percaya dan mampu menegakkan hukum secara adil bagi seluruh warga negara tanpa pandang bulu.
Penurunan kepercayaan publik terhadap polisi berpotensi mengancam stabilitas sosial dan kepatuhan hukum. Karena masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap perlindungan hukum dan mencari keadilan dengan cara sendiri. Oleh karena itu, tuntutan perubahan melalui “Justice for Argo” menjadi momentum penting bagi kepolisian untuk berbenah diri dan membangun kembali kepercayaan publik melalui reformasi yang nyata, transparan, dan akuntabel demi masa depan penegakan hukum yang lebih baik di Indonesia. Inilah beberapa penjelasan yang bisa kamu ketahui mengenai Justice.
