Organisasi Masyarakat dan Dinamika Ketertiban Publik

Organisasi Masyarakat Kembali Menjadi Sorotan Menjelang Perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025 Ketika Dinamika Sosial Semakin Meningkat. Di mana, salah satu insiden yang menarik perhatian publik adalah aksi yang di lakukan oleh sekelompok individu. Insiden tersebut terjadi ketika mereka mengklaim sebagai bagian dari Organisasi Masyarakat. Peristiwa ini terjadi di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Serta, dengan cepat menyebar luas di media sosial setelah video kejadian tersebut menjadi viral. Terlihat dalam rekaman yang beredar, tampak sejumlah anggota Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih (LMP) mendatangi Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi. Mereka mendatangi kantor tersebut dengan jumlah anggota yang cukup banyak. Kemudian, kedatangan mereka bertujuan untuk melakukan protes yang kemudian berkembang menjadi tindakan anarkis. Para anggota Organisasi Masyarakat ini terlihat mengacak-acak tempat sampah yang berada di depan kantor. Bahkan, terlihat salah satu dari mereka melemparkan tempat sampah hingga isinya berantakan di sekitar area tersebut.

Di sisi lain, mereka juga menyiramkan air ke lantai yang menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi para pegawai yang sedang bekerja. Maka dari itu, tindakan yang di lakukan oleh anggota Organisasi Masyarakat ini menimbulkan keresahan di kalangan pegawai Dinkes Kabupaten Bekasi. Banyak pegawai yang merasa terganggu dan takut akibat situasi yang semakin tidak kondusif.

Selanjuntya, insiden ini pun mendorong pihak Dinkes untuk segera melaporkannya kepada kepolisian guna mendapatkan perlindungan dan penanganan lebih lanjut. Lebih lanjut, dengan adanya laporan tersebut, di harapkan tindakan serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Sehingga, ketertiban dan keamanan dapat tetap terjaga. Kemudian, selain tindakan tersebut dalam rekaman lain terlihat seorang anggota Organisasi Masyarakat terlibat perdebatan sengit dengan salah satu pegawai Dinkes Bekasi. Insiden ini di duga bermula dari keinginan mereka untuk bertemu langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Namun, pada saat itu, kepala dinas sedang tidak berada di kantor karena menghadiri pertemuan di luar.

Sekelompok Individu Yang Mengatasnamakan Diri Sebagai Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih

Ketiadaan pejabat yang ingin mereka temui memicu ketidakpuasan, yang kemudian di lampiaskan dengan tindakan destruktif terhadap fasilitas kantor. Lebih lanjut, tindakan yang di lakukan oleh anggota Organisasi Masyarakat ini jelas menciptakan situasi yang tidak kondusif di lingkungan kerja Dinkes Bekasi. AKP Elia Umboh selaku Kapolsek Cikarang Pusat memberikan penjelasan mengenai kejadian tersebut. Di mana menurutnya, Sekelompok Individu Yang Mengatasnamakan Diri Sebagai Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih mendatangi kantor Dinkes dengan tujuan tertentu. Di mana, mereka ingin bertemu langsung dengan pimpinan instansi tersebut. Namun, karena pimpinan sedang tidak berada di tempat, mereka mulai menciptakan keributan.

Lebih lanjut, tidak hanya mengacak-acak area depan kantor, anggota Organisasi Masyarakat ini juga membuang air pembuangan dari pendingin ruangan. Yang mana sebelumya, mereka telah menampung air tersebut di dalam galon dan di buang ke lantai depan pintu lobi, sehingga semakin menambah kekacauan di lokasi. Jelas, dampak dari kejadian ini cukup signifikan sehingga membuat para pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi merasa terganggu. Bahkan, beberapa dari mereka merasa takut dan tidak aman dalam menjalankan tugasnya. Melihat kondisi yang semakin tidak kondusif, pihak Dinas Kesehatan Bekasi akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Hal ini bertujuan guna mendapatkan perlindungan serta tindakan lebih lanjut. Dengan adanya laporan ini, di harapkan tindakan tegas dapat di ambil. Namun, setelah laporan di ajukan, anggota Organisasi Masyarakat yang awalnya bertindak lantang dan agresif mulai menunjukkan sikap berbeda. Dan pada akhirnya, mereka menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi atas tindakan mereka.

Dalam pernyataannya, Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di masa mendatang. Hal ini terjadi setelah mereka melalui proses mediasi dan pembicaraan dengan pihak berwenang. Sehingga, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk saling memaafkan. Kapolsek Cikarang Pusat memastikan bahwa insiden ini telah di selesaikan secara damai.

Menjadi Perhatian Publik

Selain insiden di Kantor Dinas Kesehatan Bekasi, aksi lain yang melibatkan anggota Organisasi Masyarakat juga sempat Menjadi Perhatian Publik. Sebuah video yang tersebar luas memperlihatkan seorang pria yang mengaku sebagai anggota Organisasi Masyarakat mencoba menghalangi pendirian posko mudik di daerah Citarik Puteran, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Terlihat dalam rekaman tersebut, pria ini terlibat perdebatan sengit dengan sejumlah orang yang di yakini sebagai relawan. Ia menolak keberadaan posko tersebut dan berusaha mengusir para relawan dari lokasi. Irjen Pol Karyoto selaku Kapolda Metro Jaya menanggapi kejadian ini dengan tindakan tegas. Ia memastikan bahwa kepolisian telah menangkap dan menahan individu yang berusaha menghalangi pendirian posko mudik tersebut. Lebih lanjut, Karyoto menegaskan bahwa pendirian posko mudik bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas. Di mana, selama posko tersebut tidak berdiri di atas lahan pribadi tanpa izin, tidak ada alasan bagi siapa pun termasuk anggota Organisasi Masyarakat untuk menghalanginya.

Kemudian, Kapolda menyampaikan bahwa pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan mendalam mengenai kejadian ini. Di mana, Kapolda akan menindak siapa pun yang berusaha menghambat kepentingan publik. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kepolisian tidak akan membiarkan tindakan yang mengarah pada pemerasan. Atau, kepentingan kelompok tertentu menghambat fasilitas yang di tujukan bagi masyarakat.

Dalam hal ini, Organisasi Masyarakat yang mencoba melarang pendirian posko mudik telah melanggar kepentingan umum. Hal ini mengingat, keberadaan posko mudik sangat penting bagi masyarakat yang melakukan perjalanan jauh. Selain sebagai tempat peristirahatan bagi para pemudik, posko ini juga menjadi bentuk pelayanan bagi mereka yang mengalami kelelahan selama perjalanan. Oleh karena itu, jika ada kelompok yang mencoba mengganggu atau menghalang-halangi pendirian posko mudik dengan alasan yang tidak berdasar. Maka, pihak kepolisian akan segera mengambil langkah hukum yang tegas. Di mana, sebagai langkah antisipasi terhadap kejadian serupa, Kapolda Metro Jaya mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala kepolisian resor (Kapolres) di bawah wilayah hukumnya.

Semestinya Membawa Manfaat Bagi Masyarakat

Instruksi yang di keluarkan oleh Kapolda Metro Jaya tersebut berisi perintah untuk meningkatkan pengawasan dan mengambil tindakan tegas jika terdapat aksi yang di lakukan oleh Organisasi Masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kemudian, ia menegaskan bahwa negara tidak boleh memberi ruang bagi kelompok-kelompok preman yang bertindak di luar hukum. Serta, merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Dalam hal ini, pihak kepolisian berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan. Serta, turut memastikan bahwa kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama di tengah berbagai dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Kejadian ini menjadi pengingat bahwa keberadaan Organisasi Masyarakat Semestinya Membawa Manfaat Bagi Masyarakat. Yang mana, bukan justru menimbulkan keresahan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Mengingat, Ormas yang seharusnya memiliki tanggung jawab seharusnya mendukung pemerintah dalam menjaga ketertiban. Bukan malah malah bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, di perlukan pengawasan lebih ketat terhadap kegiatan yang di lakukan oleh Ormas. Hal ini bertujuan agar keberadaannya dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial dan tidak justru merugikan kepentingan bersama. Dengan demikian, peran Ormas dapat lebih terarah sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini, yaitu sebagai elemen yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa, bukan menjadi sumber gangguan bagi masyarakat. Dengan menjaga keseimbangan sosial yang harmonis, pemantauan rutin perlu di lakukan terhadap keberadaan dan aktivitas Organisasi Masyarakat.